Bagaimanapun, Mada Sukmajati menyebut pembagian kursi kabinet kepada partai politik akan mengancam kepentingan publik. Tes ini merupakan tahap lanjutan setelah puluhan peserta lulus dari seleksi profile assessment yang diumumkan oleh panitia seleksi KPK pekan lalu. “Ini punya resiko terhadap diskriminasi pelayanan publik karena konsep warga negara diganti menjadi konstituen,” tuturnya. https://scholar.google.com/citations?user=ha_1TccAAAAJ&hl=id